PT KONTAK PERKASA FUTURES - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan bahwa kota di Kalimantan menjadi lokasi yang cocok jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar menginisiasi rencana pemindahan ibu kota.
Ali menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat kota di Kalimantan cocok sebagai lokasi ibu kota baru.
Indonesia akan memiliki kota pemerintahan dan kota bisnis yang terpisah seperti Amerika Serikat (AS) dan China apabila ibu kota negara jadi berpindah. Namun, ia menyoroti biaya yang harus dikeluarkan jika pemerintah hendak berpindah rumah.
"Jakarta pasti tetap sebagai kota bisnis. Yang harus dipikirkan masalah biaya yang sangat tinggi dan pembentukannya harus terencana dengan baik. Jangan seperti Jonggol yang berhenti di tengah jalan," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (30/4/2019).
Secara perhitungan, ia melanjutkan, Kalimantan menjadi tempat yang cukup realistis untuk ditempati pemerintah di luar Jakarta. Berbagai indikator seperti faktor geografis jadi pertimbangan.
"Kalimantan dari geografis cukup bagus karena ada di tengah-tengah (Indonesia) sekaligus untuk pemerataan di kawasan timur. Kondisinya juga tidak rawan gempa karena tidak dilalui patahan," jelas dia.
Ali pun berpendapat, jika Pemerintah RI benar ingin menggeser ibu kota ke luar Jawa, pembangunan kota mandiri baru atau pengembangan kota kecil bisa jadi pilihan terbaik.
"Kota Mandiri baru, itu lebih bisa terencana dengan baik. Atau minimal kota kecil yang masih memiliki potensi besar untuk dimekarkan," tutur dia.
Namun demikian, ia meragukan realisasi pemindahan ibukota di luar Jawa yang pastinya akan memakan biaya sangat tinggi. Dia beranggapan, pengembangan kota bisnis baru lebih memungkinkan untuk coba diterapkan.
"Kalau pertimbangannya jarak harusnya dulu Jonggol bisa jadi alternatif. Tapi kalau terkait hal lain seperti kondisi gempa dan luas wilayah dan pemerataan pembangunan, harus di luar Jawa," sebutnya.
"Bangun ibu kota mungkin juga bisa lebih dari 5 tahun. Kalau kita bisnis dalam perjalannya semakin baik, maka mungkin saja nanti bisa bertransformasi sebagai ibukota," dia menandaskan.
Wapres Usul Ibu Kota Pindah ke MamujuUntuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Namun sejauh ini belum ada bocoran dimana lokasi ibu kota baru tersebut.
Jokowi menyatakan jika Jusuf Kalla mengusulkan kabupaten Mamuju menjadi ibu kota baru. Hal tersebut diungkapkan saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
"Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujarnya setelah berbicara di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
Presiden Jokowi sudah menyetujui keputusan memindahkan ibu kota ke daerah di luar pulau Jawa. Alasannya beragam, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir hingga pemerataan ekonomi.
"Ini kita bicara bukan hanya tentang Jakarta, tapi pulau Jawa. Dari data yang saya terima, penduduk Jawa sudah 57 persen total penduduk kita (Indonesia). Sumatera 21 persen, Kalimantan 5 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah Jawa yang sudah 57 persen mau ditambah sedangkan ada yang masih 6 dan 7 persen?" tuturnya.
Selain itu, Jokowi membahas mengenai kemacetan yang sudah menjalar bukan hanya di Jakarta namun di Pantura. Kemudian, banjir menjadi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemindahan ibu kota perlu dipikirkan secara matang. "Pertama, ini jangka panjang. Jika pemerintahan pindah maka semua pindah. Kedua, memang lokasi," ungkapnya.
Jokowi Setuju Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Pulau JawaSebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.
Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa..
"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.
"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.
Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.
"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
